Dasar Hukum
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)
Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI beralih ke BPJPH
Untuk kita ketahui, Sertifikasi Halal adalah proses pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sertifikasi Halal juga merupakan refleksi perlindungan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh jaminan mengkonsumsi dan menggunakan produk halal berdasar Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan penerbitan sertifikat halal dilakukan melalui satu pintu di BPJPH yang sebelumnya dilakukan oleh LPPOM MUI.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, disebutkan dalam pasal 27 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal.
Perbedaan IKM dengan UKM
Industri Kecil Menengah (IKM) adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan aktivitas pemasaran dari produk-produk yang sudah diproduksi sebelumnya dalam Industri Kecil Menengah. Produk yang dihasilkan dalam IKM akan tersalurkan dengan baik jika didukung oleh kemudahan sistem distribusi yang dilakukan oleh para pelaku UKM.
Apakah Pelaku IKM juga termasuk Pelaku Usaha ?
Tanpa adanya dukungan yang baik, para pelaku IKM tentu akan mendapatkan kesulitan dalam memasarkan produk dari industri yang dijalaninya. Maka dari itu, IKM ini sangat berkaitan erat dengan UKM dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) seperti halnya aktivitas produksi yang tidak bisa dipisahkan dari pemasarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku IKM adalah Pelaku Usaha yang bergerak disuatu bidang Industri atau yang biasa kita sebut Pelaku Usaha Industri. Sehingga Pelaku IKM yang mempunyai produk yang persyaratkan dapat melakukan self declare sertifikasi halal barang produksinya.
Catatan :
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare).
- Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Self Declare) untuk Pelaku Usaha.
- Buku Panduan Penggunaan Aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id) Modul Pelaku Usaha Dalam negeri.
- Sebagai salah satu Laporan Harian Pekerjaan Abdul Khalik (Analis Kawasan Industri) tanggal 12 Januari 2023
