LHP

Laporan Harian Pekerjaan

Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

SEBAGAI PENGUSAHA SEKALIGUS ANGGOTA MASYARAKAT, KENALI SAMPAH DAN LIMBAH KITA, SUNGAI DAN LAUT BUKAN TEMPAT MEREKA Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH). Di dalam peraturan tersebut terdapat mekanisme baru untuk integrasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan AMDAL atau […]

Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Read More »

Pedoman Pemberian Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Perubahan Penamaan Izin SPP-IRT Menurut Nomenklatur Perizinan Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pada Lampiran PP No 5 Tahun 2021, perizinan untuk IRTP terdapat pada Sektor Obat dan Makanan:  Nama Standar Perizinan : Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Objek perizinan :Produk Pangan olahan IRT Penerbit Izin: Pemerintah Daerah

Pedoman Pemberian Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Read More »

Kegunaan label pangan olahan dan larangannya oleh BPOM

Kegunaan Label Pangan Olahan agar tercipta perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab Pengertian Label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label Pangan sebagai Media Informasi Sebagai media infomarsi, Label pangan memuat keterangan mengenai

Kegunaan label pangan olahan dan larangannya oleh BPOM Read More »

Prosedur Dan Persyaratan Registrasi Pangan Olahan BPOM

Previous Next Persyaratan Pengajuan Izin Edar Pangan Olahan Dalam Negeri : Dokumen administrasi:  Hasil audit sarana produksi atau Piagam Program Manajemen Risiko atau sertifikat CPPOB; Surat kerja sama kontrak/ makloon (jika diperlukan); Surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi (jika diperlukan). Dokumen Teknis :  Daftar bahan atau komposisi yang digunakan; Proses produksi; Hasil uji

Prosedur Dan Persyaratan Registrasi Pangan Olahan BPOM Read More »

Cara Mendaftar dan Mendapatkan NIB di OSS

Apa Itu NIB NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Selain

Cara Mendaftar dan Mendapatkan NIB di OSS Read More »

Cara Urus Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Cara Urus Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Beragam cara dapat dilakukan seseorang untuk menjalankan usahanya. Termasuk di antaranya adalah dengan menjalankan usahanya di rumah (usaha rumahan) atau disebut juga dengan industri rumah tangga. Bisnis rumahan dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah (UKM). Sistem bisnis ini kian berkembang dan menjadi salah satu penunjang dalam

Cara Urus Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Read More »

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Terbitnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteran masyarakat Desa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan yang progresif, peraturan yang berwawasan maju ke depan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah

Pelaksanaan Keuangan Desa Read More »

Pembinaan dan Pengawasan IUKI dan IPKI

Pembinaan terhadap penyelenggaraan lUKI dan IPKI Pembinaan terhadap penyelenggaraan lUKI dan IPKI dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pembinaannya meliputi kegiatan yang terdiri atas;  sosialisasi, dialog, dan/atau focus group discussion terkait penyelenggaraan lUKI dan IPKI; pendidikan dan pelatihan teknis lUKI dan IPKI; pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas UKI dan IPKI; dan  pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

Pembinaan dan Pengawasan IUKI dan IPKI Read More »

Kewenangan Pemeriksaan Lapangan untuk IUKI dan IPKI

Ketentuan Umum Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri. Kepala Dinas Provinsi adalah pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian pada perangkat daerah provinsi. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah pejabat

Kewenangan Pemeriksaan Lapangan untuk IUKI dan IPKI Read More »

Masa Berlaku Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Masa Berlaku IUKI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan IPKI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. LARANGAN Badan usaha yang belum memperoleh IUKI berlaku efektif atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum memperoleh IPKI berlaku efektif dilarang melakukan kegiatan meliputi: a. penjualan kaveling Industri;b.

Masa Berlaku Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Read More »