Pembinaan terhadap penyelenggaraan lUKI dan IPKI
Pembinaan terhadap penyelenggaraan lUKI dan IPKI dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Pembinaannya meliputi kegiatan yang terdiri atas;
- sosialisasi, dialog, dan/atau focus group discussion terkait penyelenggaraan lUKI dan IPKI;
- pendidikan dan pelatihan teknis lUKI dan IPKI;
- pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas UKI dan IPKI; dan
- pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan lUKI dan IPKI.
Pembinaan dilakukan oleh Menteri kepada :
- Pelaku Usaha;
- pejabat teknis terkait; dan
- organisasi perangkat daerah.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan lUKI dan IPKI
Pengawasan terhadap penyelenggaraan lUKI dan IPKI yang berlaku efektif dilakukan oleh :
- Direktur Jenderal;
- Kepala Dinas Provinsi; atau
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dapat dilakukan bersama-sama dengan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk :
- rapat koordinasi; dan/atau
- kunjungan lapangan.
Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap:
- Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri;
- Informasi ketersediaan lahan;
- Kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri; dan
- Penyampaian data Kawasan Industri.
Dalam hal hasil pengawasan ditemukan pelanggaran, Perusahaan Kawasan Industri dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan :
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019.
-
Sebagai salah satu Laporan Harian Pekerjaan Abdul Khalik (Analis Kawasan Industri) tanggal 31 Januari 2023
