abdulkhalik

(Infografik penyaluran BBM, BBG dan LPG dari migas.esdm.go.id)
(Infografik penyaluran BBM, BBG dan LPG dari migas.esdm.go.id)

Penyaluran BBM, BBG, dan LPG melalui Penyalur Serta Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kilogram.

Leave a Comment / LHP /

Surat Edaran Kementerian ESDM RI Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022 Berdasarkan surat edaran tersebut tentang Pelaksanaan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Melalui Penyalur serta Sub Penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. merujuk kepada ketentuan : Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang  Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum […]

Penyaluran BBM, BBG, dan LPG melalui Penyalur Serta Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kilogram. Read More »

1 jt sertifikat halal
(Image by Sehati Halal From Sehati Halal)

Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare

Leave a Comment / LHP /

Dasar Hukum Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168) Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI beralih ke BPJPH Untuk kita ketahui, Sertifikasi Halal adalah proses pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan

Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Read More »

(Image by Stefan Schweihofer from Pixabay)

Peningkatan Produktivitas Sub Sektor Migas untuk Transisi Energi yang Inklusif dan Berkelanjutan

1 Comment / Artikel Terbaru /

Bangkit dari Tekanan Pendemi Covid-19 Tahun 2023 ini menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Bapak Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.d., IPU merupakan momen untuk dapat bangkit dari tekanan pendemi Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur energi dengan peningkatan keterlibatan peran stakeholder dan transformasi subsidi menjadi agenda penting yang akan dilakukan

Peningkatan Produktivitas Sub Sektor Migas untuk Transisi Energi yang Inklusif dan Berkelanjutan Read More »

halal logo
( Image by Kemenag from Kemenag )

Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Leave a Comment / LHP /

1 Juta Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pada tahun 2023, ada kuota sebanyak 1 juta untuk para pelaku usaha. Gerakan sertifikasi halal gratis ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya dalam upaya percepatan

Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM Read More »

(Image by Chuk Yong from Pixabay)
(Image by Chuk Yong from Pixabay)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi [Part 1]

1 Comment / LHP /

Sumber DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari Pengusahaan Pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah (dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase DBH SDA Minyak Bumi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebagaimana yang dihasilkan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi [Part 1] Read More »

Gambar oleh Photo Mix dari Pixabay
(Gambar oleh Photo Mix dari Pixabay)

Pemerintah Mengatur Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil (IK)

Leave a Comment / LHP /

Apa itu TKDN IK Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN IK) adalah besaran kandungan dalam negeri untuk industri kecil. Sedangkan Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah komponen dari hasil produksi yang berasal dari dalam negeri. seperti yang kita ketahui Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak

Pemerintah Mengatur Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil (IK) Read More »

(Gambar dikutip dari kemenperin)
(Gambar dikutip dari kemenperin)

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022

Leave a Comment / LHP /

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Di Bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Menteri Perindustrian Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022  Adapun yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Republik

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 Read More »

Image by Shirley Hirst from Pixabay
(Image by Shirley Hirst from Pixabay)

Petugas Kebersihan di Beberapa Negara

Leave a Comment / Artikel Terbaru /

Budaya Bersih dan Jarangnya Petugas Kebersihan di Jepang Jepang merupakan salah satu negara bersih dari sampah. Bagi wisatawan yang baru pertama kali ke Jepang akan sangat terpukau betapa bersih negara tersebut. Kita sangat jarang melihat tong sampah dan petugas kebersihan. Jawaban mudahnya adalah para warga Jepang punya kesadaran untuk menjaga kebersihan. Di rumah, orang tua

Petugas Kebersihan di Beberapa Negara Read More »

Gambar Ilustrasi (Image by Igor Ovsyannykov from Pixabay)

Definisi Dana Bagi Hasil (DBH)

Leave a Comment / Artikel Terbaru /

Latar Belakang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) DBH SDA merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan pada realisasi PNBP tahun sebelumnya dan dibagihasilkan dengan persentase tertentu ke daerah penghasil, provinsi, dan kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terkena dampak eksternalitas dari proses usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu

Definisi Dana Bagi Hasil (DBH) Read More »

(Manfaat KIA yang Didapatkan di Gramedia)

Apa itu Kartu Identitas Anak (KIA)

Leave a Comment / Artikel Terbaru /

Latar Belakang Pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Apa itu Kartu Identitas Anak (KIA) Read More »

Subscribe
Subscribe