LHP

Laporan Harian Pekerjaan

(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)
(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 5

Leave a Comment / LHP /

*** TATA CARA PENERBITAN IUKI *** (Sambungan **) KOMITMEN Badan usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen paling lama 3 (tiga) tahun dimulai sejak Lembaga OSS menerbitkan IUKI.  Badan usaha yang telah melaksanakan memenuhi persyaratan pemeriksaan lapangan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINAS. Berdasarkan permohonan pemeriksaan lapangan , unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi […]

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 5 Read More »

(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)
(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 4

Leave a Comment / LHP /

*** TATA CARA PENERBITAN IUKI *** (Sambungan *) Pemeriksaan Lapangan Setelah badan usaha: menyampaikan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri; memiliki Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri; memiliki dan/atau menguasai lahan dalam Satu Hamparan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar atau paling sedikit 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah; memiliki

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 4 Read More »

(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)
(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 3

Leave a Comment / LHP /

*** TATA CARA PENERBITAN IUKI *** Lembaga OSS menerbitkan IUKI berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS kepada badan usaha. IUKI berlaku efektif jika seluruh Komitmen dan notifikasi persetujuan pemenuhan Komitmen hasil berita acara pemeriksaan telah terpenuhi. Untuk memperoleh IUKI, badan usaha wajib memenuhi Komitmen melalui SIINAS berupa: memiliki Izin Lokasi; memiliki Izin Lingkungan; dan telah dilakukan

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 3 Read More »

(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)
(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 2

Leave a Comment / LHP /

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan OSS. Perizinan Berusaha dilakukan setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB. Penerbitan dan penggunaan NIB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang telah memperoleh NIB wajib memiliki Izin Usaha. Dalam hal ini Izin Usaha dimaksud

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 2 Read More »

(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)
(Gambar Industrial Area dari Vecteezy.com)

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 1

Leave a Comment / LHP /

Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan

Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission (OSS) Bagian 1 Read More »

(Gambar dari tnp2k.go.id untuk tnp2k.go.id)
(Gambar dari tnp2k.go.id untuk tnp2k.go.id)

Penyediaan Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran

1 Comment / LHP /

Penyediaan Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran Merupakan arah kebijakan dan strategi dari Ditjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia pada agenda pembangunan ketiga (PN3) yaitu : Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi, lebih akurat yang direncanakan sebesar 8.165 – 8.321 Ribu Ton pada tahun 2023.  Transformasi subsidi

Penyediaan Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran Read More »

(Gambar oleh tnp2k.go.id untuk tnp2k.go.id)
(Gambar oleh tnp2k.go.id untuk tnp2k.go.id)

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Seluruh Wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024

Leave a Comment / LHP /

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini Bapak Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada kementerian / lembaga, salah satunya Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian untuk

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Seluruh Wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 Read More »

(Infografik penyaluran BBM, BBG dan LPG dari migas.esdm.go.id)
(Infografik penyaluran BBM, BBG dan LPG dari migas.esdm.go.id)

Penyaluran BBM, BBG, dan LPG melalui Penyalur Serta Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kilogram.

Leave a Comment / LHP /

Surat Edaran Kementerian ESDM RI Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022 Berdasarkan surat edaran tersebut tentang Pelaksanaan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Melalui Penyalur serta Sub Penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. merujuk kepada ketentuan : Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang  Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum

Penyaluran BBM, BBG, dan LPG melalui Penyalur Serta Sub Penyalur LPG Tabung 3 Kilogram. Read More »

1 jt sertifikat halal
(Image by Sehati Halal From Sehati Halal)

Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare

Leave a Comment / LHP /

Dasar Hukum Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168) Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI beralih ke BPJPH Untuk kita ketahui, Sertifikasi Halal adalah proses pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan

Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Read More »

halal logo
( Image by Kemenag from Kemenag )

Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Leave a Comment / LHP /

1 Juta Sertifikat Halal untuk Pelaku Usaha Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Pada tahun 2023, ada kuota sebanyak 1 juta untuk para pelaku usaha. Gerakan sertifikasi halal gratis ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya dalam upaya percepatan

Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM Read More »

Subscribe
Subscribe